Magelang Mnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turun tangan atas permasalahan aset Pemkot Magelang dengan Akademi TNI.
Pemprov dan Pemkot menggelar rapat koordinasi terkait persoalan aset eks Mako Akabri yang kini ditempati sebagai kantor Walikota Magelang, bersama Gubernur Ganjar Pranowo, Kamis (9/7) . Rapat tertutup ini dihadiri Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito hadir didampingi Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina, Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno, Sekda Joko Budiyono, beserta jajarannya.
Seusai rapat Ganjar mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto terkait persoalan ini. Di sisi lain ia meminta Pemkot Magelang dan Akademi TNI agar fokus menangani pandemi Covid-19.
“Saya sudah komunikasi dengan Pak Panglima TNI, pokoknya semua sekarang urus Covid-19 dulu, tidak boleh urus itu (aset tanah). Pak Panglima sudah sepakat kami juga akan siap fasilitasi,” tegas Ganjar.
Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Akademi TNI juga akan berkomunikasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan tersebut agar menemukan titik terang. Ia juga memastikan seluruh aktifitas pelayanan masyarakat di Pemkot Magelang di Jalan Sarwo Edhie Wibowo no 2 itu tetap berjalan normal.
“Pemerintahan tidak terganggu kantor tetap berjalan, kantor masih digunakan. Saya pesan layanan publik tidak terganggu,” ucapnya.
Ditemui seusai rapat, Sigit mengatakan, dalam rapat itu pihaknya menyampaikan runut persoalan aset kantor Walikota dengan Akademi TNI kepada Gubernur Ganjar Pranowo. Ia juga menyertai data-data yang ada.
“Pada intinya tadi kami menyampaikan ke Pak Gubernur, terkait persoalan aset eks Mako Akabri. Tentu saja kami juga meminta dukungan agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan dengan baik ,” tutur Sigit.
Menurut Sigit, Ganjar Pranowo mengakui bahwa berdasarkan dokumen yang ada, aset tanah seluas 40.000 meter persegi itu sudah dihibahkan untuk Pemerintah Kota Magelang sejak masa kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Mayor Jenderal TNI (Purn) Muhammad Ismail.
Kala itu Wali Kota Magelang dijabat oleh Bagus Panuntun yang juga seorang anggota Akabri. Adapun penyerahan aset tersebut merupakan hibah yang telah disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi belum ditindaklanjuti dengan balik nama sertifikat, sehingga sampai saat ini masih atas nama Dephankam cq Mako Akabri.
Pemprov Jateng pun sedang dan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk merumuskan penyelesaian yang terbaik, dan diharapkan saling menjaga kondisifitas antar instansi.
“Walaupun ada persoalan ini, kondusifitas antar instansi, termasuk masyarakat harus tetap terjaga. Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena pelayanan pemerintahan berjalan normal seperti biasanya,” ujar Sigit.
