Magelang Mnews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang menetapkan Paslon nomor urut 01 dr Nur Aziz-Mansyur (Aman) meraup suara terbanyak dalam Pemilukada Kota Magelang 2020.
Aman memperoleh 41.170 suara atau 60,02 persen, unggul dari paslon nomor urut 02 Aji Setyawan-Windarti Agustina (Aswiner) yang hanya memperoleh 27.425 suara atau 39,98 persen.
Perhitungan final itu diperoleh setelah Rapat Pleno Terbuka, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di Hotel Atria Magelang.
“Rekapitulasi ini adalah hasil resmi dan final dari perolehan kedua pasangan calon yang sebelumnya di gelar rekapitulasi tingkat kelurahan dan kecamatan,” kata Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron, Selasa (15/12/2020).
Sebagai rincian, pasangan Aman meraup 41.170 suara, unggul di tiga kecamatan meliputi Kecamatan Magelang Selatan 14.250 suara, Kecamatan Magelang Utara 12.835 dan Kecamatan Magelang Tengah 14.085 suara.
Sedangkan paslon Aswiner memperoleh total 27.425 suara terdiri di Kecamatan Magelang Selatan 8.691 suara, Kecamatan Magelang Utara 7.533 suara dan Kecamatan Magelang Tengah 11.201 suara.
Dikatakan Basmar, setelah melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil suara tingkat kota,, pihaknya menunggu apakah ada pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika tidak ada sengketa, maka pihaknya akan menetapkan paslon terpilih.
“Kita menunggu apakah ada pengajuan sengketa ke MK atau tidak. Kalau tidak ada maka kita tetapkan maksimal lima hari akan menetapkan paslon terpilihnya,”jelasnya.
Komisioner KPU Kota Magelang, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bambang Sarwodiono, menambahkan bahwa penyampaian sengketa paslon maksimal tiga hari dari rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kota.
“Setelah rapat pleno terbuka ini, menunggu apakah ada penyampaian sengketa paslon maksimal tiga hari dari rapat pleno ini. Kemudian setelah tiga hari, kalau tidak ada penyampaian menunggu dari MK di buku register perkara konstitusi (BRPK), kalau ada menunggu MK. Kalau tidak, lima hari berikutnya penetapan terpilih bentuknya dengan SK,” kata Bambang.
Menurutnya, syarat untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP) adalah selisih suara maksimal dua persen dari suara sah. Karena penduduk Kota Magelang kurang dari 250 ribu jiwa.
“Persyaratan maksimal dua persen dari suara sah karena kita (Kota Magelang) penduduknya di bawah 250.000,” ujarnya.
