Magelang Mnews.id – Akademi TNI sepertinya semakin kenceng untuk meminta Pemkot Magelang segera pindah dari aset perkantoran walikota yang ditempati selama ini. Pasalnya jalan perundingan sejak 2011 selalu gagal dan tidak ada tawaran lain kecuali untuk segera pindah.
”Jika ruislag itu tidak mungkin dengan kondisi keuangan negara sekarang. Jadi jalan satu-satunya Walikota harus turunkan ego sektoralnya dan pindah dari aset milik kita,”Kata Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI, Letnan Jenderal Mar Bambang Suswantono, usai menghadiri wisuda Akademi Militer, Magelang, Senin (6/7).
Menurut Bambang, Pemkot bisa pindah ke kantor lama yaitu kantor PDAM Kota Magelang di Jl Veteran. Jika menempuh jalan ruislag, dia meyakini tak akan sanggup mengingat PAD (pendapatan asli daerah) dan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) terlalu kecil sehingga ini terlalu berat.
“Jadi harus ngalah. Wali kota turunkan ego sektoralnya bahwa Anda tidak punya hak untuk memiliki aset itu. Kita juga dalam rangka menertibkan administrasi negara,” ucap Bambang.
Dikatakannya, selama ini aset itu milik Akademi TNI, tapi jadi temuan BPK karena dipakai pihak lain. Sudah sembilan kali koordinasi sejak 2011 sampai sekarang, tapi tidak pernah ada hasil.
”Saya pemiliknya dan saya akan gunakan (Kantor Walikota Magelang) sebagai kantor. Silakan kembali ke kantor semula di Alun-alun. Kalau jadi enggak enak karena kantornya kecil, ya itu urusannya lah,”tandasnya.
Bambang juga meminta, Wali Kota Magelang untuk legawa dan segera pindah. Pihaknya siap memberikan tenggat waktu selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Terpenting bagi dia, adalah itikad baik wali kota soal rencana pindah. Jika sanggupnya tahun depan, setelah pilkada ya tak masalah.
”Monggo saja yang penting itu disampaikan iktikadnya. Kalau ada Pilkada ya soal kepindahan itu kita akan atur itu. Tapi selama ini kan (pernyataan dari wali kota, red) nggak keluar, tidak bersedia,”ujarnya.
Bambang menegaskan jika Pemkot Magelang tidak mengindahkan desakan itu, pihaknya akan menempuh cara mereka sendiri.
“Opsi terakhir mengalah pindah saja. Kalau nggak, itu kan lahan kita, nanti pakai cara-cara kita,” tandasnya.
Dia mengaku sudah membicarakan persoalan tersebut dengan Presiden RI, Joko Widodo dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, Menteri Dalam Negeri telah merestui agar aset-aset Akademi TNI dikembalikan.
“Mendagri mengatakan kalau kita harus ruislag dengan anggaran Rp200 miliar tidak mungkin. Karena bukan proyek nasional dan tidak ada di dalam RPJMN. Monggo kalau dianggap membuat gaduh, ya tidak membuat gaduh, monggo kita koordinasi, kita akan bantu menyiapkan kantor yang lama. Ada kantor yang lama, di alun-alun sana,” pungkasnya.
Comments 1