Magelang Mnews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19 dosis kedua terhadap sasaran Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan pejabat Forkopimda setempat, Senin (8/2/2021).
Vaksinasi dengan sasaran utama SDMK itu dilaksanakan di 19 fasilitas kesehatan (faskes) yang ditentukan di Kota Magelang yakni di 7 Rumah Sakit, 5 Puskesmas, 6 Klinik, dan 1 Balkesmas. Sedangkan untuk pejabat Forkopimda di Aula RSUD Tidar Kota Magelang.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang, dr Majid Rohmawato menjelaskan, sasaran vaksinasi dosis kedua ini adalah SDMK dan forkopimda yang telah menerima vaksin Sinovac dosis pertama, pada 25-28 Januari 2021 lalu.
“Hari ini (8/2/2021) kita mulai vaksinasi Covid-19 dosis kedua. Kita pakai data (sasaran) setelah vaksinasi dosis pertama,” kata dr Majid, ditemui di Command Center komplek Kantor Wali Kota Magelang, Senin (8/2/2021).
Majid menyebutkan, angka partisipasi vaksinasi dosis pertama di Kota Magelang sudah mencapai sekitar 94 persen. Namun sebanyak 76,7 persen yang lolos skrining. Oleh sebab itu, pihaknya berharap pada vaksinasi dosis kedua ini seluruh sasaran bisa divaksin.
“Jadi yang 76,7 persen itu kita harapkan lolos divaksin semua. Kecuali memang ada yang berhalangan, misalnya sedang demam. Tapi kan bisa dijadwalkan lagi,” lanjutnya.
Pihaknya mencatat per 4 Februari 2021, ada 3.530 orang calon penerima vaksin yang sudah memiliki tiket, sebanyak 3.508 orang yang datang, 2.835 yang divaksin dan 673 orang batal divaksin karena tidak lolos skrining.
“Yang tidak datang itu karena HP mati, dan ada yang divaksin di luar kota,” kata dr Majid.
dr Majid menegaskan, saat ini pihaknya masih konsentrasi pada sasaran prioritas vaksinasi Covid-19, yakni SDMK. Akan tetapi, jika masih ada sisa vaksin maka akan diperuntukkan bagi sasaran prioritas berikutnya, seperti orang lanjut usia (lansia).
“Sisa vaksin sekitar 24 persen. Tapi jatah vaksin prioritas tetap SDMK dulu, ” imbuh
Untuk sasaran vaksinasi gelombang kedua, pihaknya masih menunggu kuota yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun sasarannya diantaranta petugas pelayanan publik, masyarakat rentan secara geospasial sosial dan ekonomi, masyarakat umum dan pelaku ekonomi, dan masyarakat rentan lainnya. (prokompim/kotamgl)
