Magelang Mnews.id – DPRD Kabupaten Magelang menggelar rapat paripurna pandangan umum atas Raperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2021, di Ruang Paripurna, Selasa (17/11/2020).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adiyanto SE. Hadir Bupati Zaenal Arifin SIP beserta unsur Forkopimda, dan undangan lainnya.
Dalam rapat paripurna itu, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum terkait struktur RAPBD TA 2021. Terutama menyoroti pandemi Covid-19 dan penanganan dampak yang ditimbulkan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magelang, Grengseng Pamuji SPt, mengatakan, pemerintah banyak melakukan program jaring pengaman sosial maupun ekonomi. Namun masih banyak masyarakat terdampak yang belum tersentuh program pemerintah tersebut.
”Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah agar mengupdate dan memverifikasi data agar program-program pemerintah tersebut tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,” katanya.
Ketua Fraksi Amanat Demokrat , Ahmad Sarwo Edy, minta, Perkada terkait jaring pengaman ekonomi lebih disempurnakan, agar tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Agus Sugiyono, mengemukakan, zonasi Kabupaten Magelang terhadap Covid-19. Ia menyebut, Kabupaten Magelang sempat masuk zona merah.
“Bagaimana peran konkret Satgas Penanganan Covid-19dalam hal ini. Juga, seberapa ketat dan efektif penegakan Perbup Magelang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pendisiplinan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan,” katanya.
Menurut Fraksi Golkar, peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Magelang sangat signifikan. Sebagian disebabkan hasil swab masif.
“Pemerintah daerah dan Gugus Tugas Covid-19 hendaknya lebih mengoptimalkan dan meningkatkan protokol kesehatan hingga tingkat desa/dusun,” ujar Nurcholis, Juru Bicara Fraksi Golkar.
Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti jalannya proses pendidikan berbasis daring. Menurut Juru Bicara Fraksi PKS, Fiqi Akhmad, dinamika di lapangan, proses tersebut mengalami banyak kendala , seperti efektivitas materi pembelajaran dan dampak penggunaan gadget terhadap para siswa.
“Bupati hendaknya melaukan evaluasi agar proses pendidikan daring,” pintanya.
Disamping itu, perlunya dilakukan evaluasi sekaligus mendorong efektivitas pembelajaran siswa. Misalnya pertemuan secara langsung, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan.
Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) menilai, pandemi Covid-19 berdampak pada hampir semua sektor. Salah satunya, meningkatnya pengangguran. “Sebelum adanya pandemi saja, Pemkab Magelang masih kesulitan mengatasi laju pengangguran dan kemiskinan,” kata Juru Bicara FPP, Pipik Dewi Susana.
Yang menjadi pertanyaan FPP, program dan kegiatan apa saja yang fokus untuk penanganan pengangguran dan kemiskinan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengemukakan, pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan arah program dan kegiatan. Hal itu akan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PKB, Suherman, menilai, RAPBD TA 2021 dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, belum direncanakan secara matang. “Baik secara kegiatan serta alokasi anggaran, belum rasional dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Karena itu FPKB meminta penjelasan Bupati, “ ujarnya.
RAPBD TA 2021 diserahkan Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP ke DPRD Senin (16/11/2020). RAPBD itu berisi detail postur anggaran Tahun 2021.
Antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) total Rp 291.447.681.781, Pendapatan Transfer Rp 2.036.384.738.406, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 114.269.600.000. Sehingga seluruh pendapatan direncanakan Rp 2.442.102.020.187.
Sementara Rencana Belanja Rp 2.506.536.203.701. Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan Rp 70.138.183.514 (berasal dari SilPA TA sebelumnya).
Pengeluaran pembiayaan TA 2021 Rp 5.704.000.000 digunakan untuk penyertaan modal daerah. Atas perhitungan tersebut pembiayaan netto Rp 64.434.183.514 dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. (adv)
