Magelang MNews.id –DPRD Kabupaten Magelang digeruduk ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Magelang (GERAMM), Kamis (15/9/2022).
Mereka dari unsur sopir truk, penambang manual pasir Merapi, paguyuban traktor petani, operator selepan keliling, petani ikan, dan mahasiwa Unides.
Koordinator Aksi, Fatkhul Mujib, mengemukakan, tuntutan massa aksi itu. Yakni menolak kenaikan harga BBM dengan alasan apapun. Karena kebijakan itu membuat rakyat semakin susah.
“Hapuskan segala bentuk aturan bagi pengguna BBM aktif; seperti sopir truk, petani dan paguyuban penggilingan padi keliling dan traktor,” katanya.
Massa minta pemerintah memperhatikan nasib rakyat kecil seperti petani, pedagang, buruh dan pelaku UMKM, yang saat ini tengah berjuang untuk bertahan hidup.
Kemudian, minta agar dihentikan pembangunan proyek yang menyerap anggaran tinggi dari dana APBN. Seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), maupun proyek kereta cepat.
“Tegakkan hukum di Indonesia tanpa pandang bulu. Jangan hanya tajam ke atas, tetapi tumpul ke bawah,” tandas mereka.
Massa juga menolak RUU KUHP tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Karena hal ini seperti halnya membungkam rakyat untuk memberikan saran dan kritik bagi pemerintah.
Disamping itu, juga menolak RUU Sisdiknas 2022 yang masih menimbulkan polemik di masyarakat, seperti hilangnya tunjangan bagi guru.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Soeharno, menyatakan siap meneruskan aspirasi GERAMM ke Pemerinrah Pusat melalui jalur DPR RI.
“Kami bisa memahami apa yang tengah dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga BBM,” katanya, didampingi anggota gabungan pimpinan DPRD setempat.
