Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Pernyataan tersebut sesuai dengan amanat konstonstitusi bahwa pemerintah menjamin warganya untuk memperoleh pendidikan. Tugas negara dalam hal ini adalah menjamin setiap warganya untuk memperoleh pendidikan. Berdasarkan realitas yang ada bahwa ternyata negara belum mampu menjamin seluruh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hari ini pemerintah justru masih masih sibuk dengan wacana-wacana pendidikan.
Banyak bergantinya kurikulum, perbedaan kualitas pendidikan yang ada di jawa dan di luar jawa, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia guru. Lebih uniknya mentri pendidikan RI bapak Nadiem Makarim mengeluarkan wacana mengenai penghapusan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021. Pernyataan pak mentri tersebut pastilah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Carut marutnya pendidikan di Indonesia pada saat ini pak mentri justru lebih fokus mengenai penghapusan Ujian Nasional (UN). Apalagi pada tahun 2018 Programme Internasionale for Student Assesment (PISA) telah mengeluarkan hasil survei bahwa Indonesia menempati peringkat 70 dari 78 negara yang di survei. Hasil survei PISA tersebut jelas menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia karena, dari tahun ke tahun peringkat survei Indonesia terus mengalami penurunan. Banyaknya masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah hari ini terkait pendidikan bahwasannya penghapusan Ujian Nasioanl bukanlah hal mendesak untuk dipikirkan hari ini.
Menteri pendidikan Indonesia Bapak Nadiem Makarim telah mengeluarkan wacana bahwa UN akan dihapus pada tahun 2021. Pernyataan Pak Menteri tersebut pastilah akan menuai banyak pro dan kontra. Banyak yang mengatakan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pembangunan kualitas SDM yang sesungguhnya, perbaikan kualitas SDM guru, kesejahteraan guru honorer, sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan pernyataan tersebut kubu yang kontra dengan penghapusan UN mengatakan bahwa dihapuskannnya UN saat ini belum lah mendesak dilakukan.
Pemerintah haruslah meberikan formula yang tepat untuk sistem pendidikan yang tepat tentaang pendidikan. Sementara kubu pro mengatakan bahwa UN di ibaratkan seperti global warming yang harus segera dihapus. Menurut kubu pro bawasannya UN mememiliki banyak sekali dampak negatif salah satunya membuat siswa menjadi tertekan atau depresi. Bukan hanya siswa saja tetapi guru, sekolah, bahkan orang tua pun ikut tertekan karena beban yang diberikan pemerintah terkait ujian nasional cukup berat. Pengapusan UN haruslah dipikirkan solusi atau formula penggantinya supaya benar-benar memberikan solusi terbaik bagi sistem pendidikan Indonesia.
Siswa merupakan komponen penting dalam pendidikan. Istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tugas siswa dalam proses pembelajaran adalah mendapatkan ilmu yang diperoleh dari guru melalui sekolah. Hari ini seolah siswa menjadi korban kebijakan yang diterapkan pemerintah. sebaiknya siswa memperoleh fasilitas pendidikan, pelayanan pendidikan yang baik dari pemerintah.
Banyak bergantinya kurikulum, dan juga banyaknya tuntutan tugas yang diberikan guru kepada siswa justru membuat siswa merasa tertekan dan tidak berkembang. Barkaitan dengan hal ini hendaknya pemerintah benar-benar memperhatikan siswa di Indonesia. Masa depan Indonesia tergantung bagai mana kualitas pendidikan hari ini. Berkaca dari hal ini alangkah baiknya pemerintah melakukan evaluasi terkait dengan berjalannya sistem pendidikan di Indonesia. Apalagi pada tahun 2018 telah keluar survei PISA yang menempatkan Indonesia menempati posisi 70 dari 78 negara yang di survei. Banyaknya tugas dan banyak bergantinya kurikulum ternyata tidak menjamin baiknya mutu pendidikan dalam suatu negara. Finlandia adalah negara dengan peringkat 1 pendidikan di dunia mereka menerapkan justru menerpkan pemikiran tokoh pendidikan Indonesia KI Hajar Dewantara dengan semboyan sekokolah yang menyenangkan.
Guru dalam pendidikan dapat dikatakan sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk mendidik siswa dalam suatu sekolah. Guru mempunyai tugas memberikan ilmu bagi siswa atau anak didiknya. Tugas utama guru adalah mengajar dikelas. Akan tetapi melihat realitas pendidikan hari ini justru sangat terbalik. Guru justru dibebani dengan bebanbeban lain seperti beban administrasi yang justru mengurangi fokus dalam memberikan pelayanan kepada muridnya.
Selain diberikan beban adiministrasi yang sangat banyak kesejahteraan guru juga kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah hari ini justru sibuk dengan wacana-wacana yang justru saat ini negara ini belum dibutuhkan. Indonesia harusnya mampu belajar dari Jepang yang sama-sama bangkit pada tahun 1945. Jepang pada saat dijatuhkan bom atom oleh sekutu tahun 45 apa yang dilakukan oleh pemerintah jepang saat itu yaitu mengupulakn para guru. Apa yang dilakukan jepang pada pada saat itu terbukti hari ini bahwa pendidikan jepang sangat maju dan mampu menguasai dunia dalam hal teknologi. Indonesia hari ini justru mengalami stagnasi dalam dunia pendidikan karena tidak pernah berfokus pada kualitas SDM tenaga pendidikannya. Bahkan kesejahteraan guru di Indonesia sangat memperihatinkan dibandingakan dibandingkan negara-negara lain di ASIA.
Sitem zonasi diberlakukan oleh oleh negara mulai tahun 2019. Banyak yang mendukung dan juga banyak juga yang tidak mendukung. Bagi yang mendukung sistem zonasi dianggap bahwa mempunyai aspek keadilan bagi seluruh siswa Karena standarnya bukan lagi pada nilai sekolah tetapi ada tempat kelahirnanya. Ini membuat pemerataan kualitas sekolah.
Pemerataan sekolah ini membuat tidak terjadinya pendikotomian antara sekolah unggulan dan sekolah tidak unggulan. Sistem zonasi diharapkan mampu meberikan aspek keadilan bagi seluruh siswa di Indonesia. Akan tetapi paradikma dimasyarakat masih belum berubah karena masih menganggap adalah sekolah unggulan dan tidak unggulan. Adanya sistem zonasi justru membuat tekanan tersendiri bagi orang tua dan siswa yang sudut pandangan masih belum berubah. Sistem zonasi adalah sistem janggka panjang yang membaut pendidikan Indonesia menjadi metara secara output pendidikan.
Sitem pendidikan merupakan seperangkat aturan atau komponen pendidikan yang dipersiapkan oleh negara untuk menjapai tujuan pendidikan bangsa. Hakekat dari pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui sistem pendidikan di Indonesia diharapkan bahwa kualitas pendidikan akan terus naik dari tahun ke tahun. Indonesia hari ini menempati posisi 70 dari 78 negara yang di survei PISA. Sitem pendidikan yang belum matang membuat pendidikian Indonesia mengalamai stagnasi. Pemerintah harus membekrikan formula yang tepat terkit dengan sistem pendidikan di Indonesia yang tepat. Mutunya pendidikan suatu negara dapat dilihat dari sistem pendidikannya.
Internasionale for Student Assesment (PISA) adalah suatu penilaian secara international terhadap ketrampilan dan kemampuan siswa usia 15 tahun. Fokus utama PISA dalam suervei dalah kemampuan membaca, matematika dan sains. Perdasarkan survei PISA dari tahun ke tahun indoneisa telah mengalami penurunan. Tahun 2018 Indonesia menempati posisi 70 dari 78 negara yang di survei. Harsl survei PISA tahun 2018 benar-benar menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia. Indonesia masuk ke dalam 10 besar terendah. Hasil pisa mencerminkan selmama ini pemerintah masih belum optimal dalam mengatasi permasalah pendidikan yang ada. Hari ini pemerintah justru sibuk dengan wacana penghapusan UN.
Banyaknya permasalahan pendidikan saat ini dirasa penghapusan UN belum saatnya dilakukan. Hendaknya pemerintah lebih memikirkan permasalahan pendidikan Indonesia yang lebih substansial. Banyak yang mengatakan bahwa penghapusan UN boleh dilakukan akan tetapi pemerintah tidak boleh lupa akan substansi dan esensi penting dari pendidikan
Pemerintah menjadi pemegang kunci dalam pembangunan sumber daya manusia negara. Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh negara saat ini harus sesegera mungkin di selesaiakan.
Permasalahan ekonomi dan permasalahan dalam dunia pendidikan menjadi fokus utama pemerintah akhir-akhir ini. Negara harus berperan secara aktif dengan seluruh komponen yang ada. Melihat ironisnya pendidikan saat ini sebaiknya pemerintah menguju ulang wacana penghapusan UN. Pemerintah hendaknya lebih foksu pada urusan-urusan yang substansial. Guru honorer, fasilitas pendidikan, pemerataan pendidikan, penikatan kualitas pendidikan Guru, daya saing siswa hendaknya juga dipikirkan.
Anggaran pendidikan indonesia saat ini sebesar 20 % dari APBN. Berdasarkan APBN anggaran yang telah ditetapkan balum mamapu mendongkrak kualitas pendidikan Indonesia. Pemerintah hendaknya menerapkan prinsip efektif dan efisien. Melalui prinsip efektif dan efisien negara hendaknya mampu mengoptimalkan anggraran yang sudah ada. Melalui optimalisasi anggaran yang sudah ada diharapkan mampu mendongkrak kualitas pendidikan negara. Banyak yang belum tersentuh anggran pendidikan mislanya guru honorer, fasilitas ekolah, pemerataan pendidikan dan lain sebagainya. Anggaran pendidikan harusnya lebih ditambah lagi mengingat kebutuhan pembangunan pendidikan juga cukup tinggi.
UN adalah alat evaluasi negara dalam mngukur keberhasilan pendidikan yang berlangsung. Akan tetapi UN hari ini masih banyak kekurangan. Kekurangan UN diantaranya justru tidak mampu mengukur kualitas pendidikan yang sedang berlangsung saat ini. Banyaknya kritik dengan UN membuat beberapa pemerhati pendidikan mengatakan bahwa UN harus segara di hapus. Bahkan ada yang mengatakan bahwa UN ibarat global warming yang harus segara dipikirkan solusianya.
UN juga membuat banyak siswa, guru, maupun sekolah berada dalam tekanan pemerintah. Berdasarkan banyaknya evaluasi terkait dengan pelaksanaan UN pemerintah melalui mentri pendidikan mengeluarkan wanaca untuk menghapuskan UN. Jelas wacana pemerintah itu menimbulkan kotroversi. Banyak yang setuju banyak juga yang kurang setuju. Banyak juga yang mengatakan bahwa menghapuskan UN harus siap memberikan pengganti UN yang lebaik. Jangan sampai justru memberikan dampak negatif bagi dunia pendidikan.
