Jakarta Mnews.id – Baru saja Kartu Prakerja diluncurkan pekan lalu, masyarakat mengeluh mulai proses pendaftaran server sulit di akses, setelah diumumkan mereka kecewa.
Menyikapi hal ini dan pertimbangan banyak hal akhirnya Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman bersuara. Dia meminta pemerintah menghentikan Program Kartu Prakerja untuk dikaji ulang.
Dilansir dari situs rri.co.id, Aizzudin yang akrab disapa Gus Aiz itu menilai, uang senilai triliunan rupiah dalam program itu sangat rentan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya hal ini Hal ini jelas dapat merugikan masyarakat dan negara.
“Program Kartu Prakerja ini banyak madhorotnya dan subhat ditangan orang-orang yang tidak tepat, mumpung belum terlalu jauh, harus dihentikan untuk di tata ulang lagi,” desak dia, Senin (20/4/2020).
Anggaran Program Kartu Prakerja Presiden sebesar Rp 20 triliun. Dimana Rp 5,6 triliun di antaranya diperuntukkan bagi pelatihan daring atau online. Adapun rinciannya adalah uang senilai Rp. 3,4 juta per orang akan dipotong Rp.1 juta untuk biaya pelatihan digital.
Gus Aiz, juga menilai skema penyaluran bantuan dalam bentuk pelatihan berbasis daring untuk pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) salah kaprah. Apalagi dilakukan pada masa pandemi virus corona.
Adapun secara teknis, kata Gus Aiz, dirancang dan digarap oleh tim Kartu Prakerja tidak beda dengan startup, unicorn, decacorn dan sejenisnya. Yakni hanya mengolah profile pengguna, memanfaatkan algoritma dan membuat role agent, antara penjual dan pembeli atau penyedia barang dan penyewa.
“Program ini penuh conflict interrest yang menelan biaya rakyat puluhan trilliun, dan hanya berputar disegelintir orang, sedangkan masyarakat Indonesia hanya dijadikan user, Penerima pra kerja di jadikan objek. Jika program ini diteruskan dan semakin tidak terkendali, ke depan dapat dipastikan, masyarakat Indonesia bekerja secara mekanik, yang di kontrol oleh mereka,” ujar cucu Pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena meyakini bahwa Program Kartu Prakerja bakalan membantu kelompok pekerja. Baik itu yang dirumahkan atau di PHK. Program itu juga diyakininya akan membuat kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang juga terpukul dampak COVID-19 bangkit kembali.
“Peserta juga bisa memilih model pelatihan yang dibutuhkan dan mendapat uang Rp 600 ribu selama 4 bulan untuk menambah kebutuhan sehari-harinya,” urai Melki.
Perlu diketahui, salah satu perusahaan penyedia layanan pendidikan berbasis teknologi terbesar di Asia Tenggara, Ruangguru ditunjuk sebagai salah satunya mitra dalam proyek Kartu Prakerja. Ruangguru merupakan perusahaan aplikator yang didirikan oleh salah satu Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI, yakni Adamas Belva Syah Devara.
Terkait itu, Melki menjelaskan bahwa setidaknya ada 8 platform yang dilibatkan oleh pemerintah. Semuanya dipilih melalui tahapan seleksi yang ketat pula.
“Tentu saja telah melewati seleksi dan memiliki rekam jejak yang baik untuk bisa melalui pekerja memperoleh pengetahuan dan kompetensi dlm hal tertentu,” tekan Melki.
Nah, demi memastikan bahwa tidak akan ada penyelewengan sebagaimana dugaan Netty, Melki pun memastikan bahwa pihaknya bersama kawan-kawan akan mengawasi ketat.
“Komisi IX DPR RI tentunya akan mengawasi pelaksanaan program Kartu Prakerja dan memberi kritik saran secara obyektif agar program ini benar benar bisa menyentuh dan menjawab kebutuhan pekerja dalam masa pandemi COVID-19,” janji Melki.
