Magelang MNews.id-PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Itu dulu. di Kabupaten Magelang, muncul PKK Milenial,yang diketuai Rayndra Syahdan.
Anggotanya jelas kawula anak muda. Oleh Pemkab Magelang, PKK Milenial menjadi program unggulan dalam rangka penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021. Melalui PKK Milenial, anak muda tidak apatis dalam pemerintahan di desa masing-masing.
“Generasi muda harus dapat menganalisa dan berpartisipasi di lingkungan desa,” kata Koordinatr PKK Milenial Kabupaten Magelang, Rayndra Syahdan.
Di depan Tim Penilai Tahap II PPD Tahun 2021 secara virtual dari Rumah Dinas Bupati Magelang, Kamis (11/02/2021), ia mengemukakan, PKK Milenial dilibatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang Christanti Handayani.
Ia mengemukakan, proram penanaman anggur dikatakan berhasil. Setiap rumah di suatu desa, diberi dua buah bibit pohon anggur secara gratis. Jiwa korsa PKK Milenial untuk swadaya dinilainya tinggi.
Program lain PKK Milenial, Rumah Kreatif diKecamatan Pakis dan Sekolah Gender yang bertujuan mengedukasi pencegahan pernikahan usia dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis.
Pada penilaian Tahap I PPD 2021, Pemkab Magelang masuk 10 besar dan lolos ke tahap II bersama Kabupaten Banyumas, Batang, Pati, Pekalongan, Rembang, Temanggung, Kota Magelang, Semarang dan Surakarta.
“Penilaian Tahap II PPD ini dilakukan dalam bentuk diskusi dan wawancara melalui Zoom meeting dengan Tim Penilai dari Provinsi Jawa Tengah,” kata Taufiq Hidayat, Plt Kepala Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang
Kriteria penilaian meliputi aspek pencapaian pembangunan, kualitas perencanaan pembangunan, proses perencanaan dan aspek inovasi, video profil daerah dan upaya daerah dalam rangka pencapaian pembangunan daerah di masa pandemi.
Hadir Bupati Magelang Zaenal Arifin ,Ketua TP PKK Chistanti Handayani, Sekda Adi Waryanto serta beberapa kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
