Magelang Mnews.id – Kemarin (26/8) Wali Kota Magelang Muchamad Nur Azis mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, mohon bantuan penyelesaian masalah tanah dan bangunan Kantor Wali Kota Magelang dengan Akademi TNI.
‘’Surat serupa juga dikirimkan kepada Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Gubernur Jateng dan lainnya,’’ kata Wali Kota Magelang saat jumpa pers di kantornya Kamis (26/8).
Pada acara itu wali kota didampingi wakilnya M Mansyur, Sekda Joko Budiyono dan para kepala OPD.
Muchamad Nur Azis menjelaskan, pada 18 Agustus 2021, Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam memfasilitasi Pemkot Magelang untuk membahas permasalahan ini bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang, BPN Provinsi Jawa Tengah, pihak Akademi TNI, Kementarian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
‘’Hasil pertemuan itu masih (dalam) kajian,’’ tuturnya.
Azis menerangkan, kantor wali kota ini tidak seluruhnya dibangun TNI. Juga tidak sedikit yang dibangun Pemkot Magelang. Ini punya dasar, karena sejak 2001 sudah dicatat pada aset Pemkot Magelang.
Menurutnya, kita tidak mungkin berani memakai kantor ini selama 36 tahun, kalau tanpa dasar yang kuat.
‘’Pemasangan logo TNI merupakan bukti tertulis dari Akademi TNI (Dephankam). Sertifikatnya milik Dephankam tahun 1981. Terjadi pencatatan ganda aset ini. Tercatat pada aset Pemkot Magelang tahun 1981, dan sesudah itu tercatat di aset Dephankam. Tidak apa-apa kita sama-sama abdi negara,’’ tuturnya.
Seperti diberitakan Rabu (25/8), kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan normal meskipun Kantor Wali Kota Magelang di Jalan Sarwo Edhie Wibowo Magelang dipasang lambang atau logo TNI oleh pihak Akademi TNI.
Sekda Kota Magelang Joko Budiyono meminta pegawai di lingkungan Kantor Wali Kota Magelang tetap tenang bekerja dan tidak terpengaruh dengan pemasangan tersebut.
‘’Tetap bekerja seperti biasa, kerjakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetap berikan pelayanan masyarakat sebaik-baiknya,’’ kata Joko, dalam keterangan pers, Rabu (25/8).
Sejumlah OPD dan instansi yang berada di kompleks Kantor Wali Kota Magelang juga beroperasi seperti biasa, meskipun saat ini diberlakukan kebijakan WFO (Work From Office) dan WFH (Word From Home).
Termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang sejauh ini masih menjadi garda penanganan Covid-19 juga dipastikan tidak mengalami penurunan layanan.
Joko mengatakan, saat ini Kota Magelang sedang fokus pada penanganan Covid-19. Apalagi kota ini masih harus melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sesuai Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 2021.
‘’Kita sedang fokus pada penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan percepatan vaksinasi. Termasuk sosialisasi protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat agar Kota Magelang turun level,’’ katanya.
Joko menegaskan, Pemkot Magelang masih terus berikhtiar untuk menyelesaikan polemik ini dengan sebaik-baiknya.
Wali kota menuturkan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sudah mengatakan, kantor ini dipakai bersama. ‘’Semoga tahun ini masalah ini bisa selesai,’’ harapnya.
