Magelang Mnews.id – Sekitar 3 Pleton tentara organik Akademi TNI tiba-tiba memasang patok di depan Kantor Pemkot Magelang Jumat (3/6) pagi. Patok penanda kepemilikan aset tanah Dephankam Mako TNI.
Plang kepemilikan aset itu di tanam di lima titik komplek perkantoran Walikota dan Wakil Walikota Magelang hingga di gedung DPRD Kota Magelang dan Gedung Wiworo Wijipinilih.
Pasukan dipimpin Komandan Resimen Kawah Candradimuka, Kolonel (Pas) Tribowo datang dengan 6 truk. Mereka menggelar apel di lapangan depan perkantoran Pemkot kemudian bergerak memasang patok aset di lima titik.
Kolonel (Pas) Tribowo mengatakan kedatanganya ke kantor Pemkot Magelang memasang tanda bahwa aset Pemkot Magelang itu adalah milik Mako Akabri yang kini menjadi Mako Akademi TNI.
“Sejak 1985 Pemkot menempati aset kami. Sementara kami selama ini numpang di Akademi Militer padahal punya aset sendiri yang sudah lama digunakan Pemkot,”kata Tribiwo disela-sela memimpin pasukan memasang patok di Perkantoran Pemkot.
Oleh karena itu, lanjut dia ingin segera punya markas sendiri dengan menempati asetnya sendiri. Karena pihaknya mengantongi dokumen kepemilikan tanah dan aset yang sah.
“Sebenarnya sudah lama sejak 2011 ada pembicaraan dengan Pemkot termasuk dimediasi oleh Kemenkeu dan Bapenas. Menawarkan dua opsi yaitu ruislag atau mengganti Rp 200 Milyar,”ujarnya.
Namun sampai kini, lanjut dia, belum ada realisasi sehingga sesuai arahan pimpinan kami maka harus memasang patok ini dan meminta untuk secepatnya pindah sehingga pihaknya bisa menempati asetnya untuk Mako Akademi TNI.
“Pemkot bisa kembali ke kantor asalnya yaitu kantor PDAM seperti dulu. Atau mengganti Rp 200 Milyar,”tandasnya.
Sesuai dengan sertifikat yang dikantongi, lanjut dia, aset bangunan dan tanah seluas 40.000 meter persegi. Seluruh bangunannya juga miliknya.
Walikota Magelang Sigit Widyonindito menjelaskan, sejarahnya Pemkot menempati aset Akademi TNI sesuai dengan perjanjian 1985 antara Menteri Perhatanan M Yusuf dan Mendagri Soepardjo Roestam, Walikota saat itu Bagus Panuntun.
“Kami menyayangkan pematokan itu karena kita sama-sama memberi pelayanan terhadap masyarakat,” kata Sigit di rumah dinasnya, Jumat (3/6).
Menurutnya, sudah ada kesepakatan dalam mediasi di forum yang digagas Mendagri. Pihaknya tidak berdiri sendiri, secara linier ada Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk membantu penyelesaian ini.
“Dalam dua tahun terakhir sudah dianggarkan sedikit sedikit karena memang anggaran Pemkot terbatas. Kemarin baru dianggarkan sekitar 5 Milyar dari APBD Provinsi 4 Milyar yang dari pusat belum menganggarkan,”katanya.
Pada tahun ini menurutnya juga ada agenda besar Pemilukada ditambah situasi Pandemi Covid-19 banyak pemotongan anggaran. Sehingga tidak bisa serta merta untuk pindah, apalagi opd dan asn nya banyak yang tak mungkin bisa ditampung seluruhnya di Kantor Pemkot yang lama yakni Kantor PDAM.
