Magelang Mnews.id – Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah agar tidak sekadar berpatokan pada aturan tertulis, tetapi juga memegang teguh norma etika. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah penyimpangan serta membangun kepercayaan publik.
Pesan tersebut disampaikan Damar saat memberikan arahan dalam Sarasehan Regional Pengadaan Barang dan Jasa di Pendopo Pengabdian, Rabu (11/11/2026).
“Norma etik pengadaan barang dan jasa dengan hukum positif yang ada pada perundang-undangan harus seiring sejalan. Mengapa? Supaya pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dipercaya,” ujar Damar.
Di tengah era digitalisasi, kata Damar, pengawasan terhadap proses pengadaan kini jauh lebih terbuka dan ketat. Oleh sebab itu, ia meminta aparatur tidak goyah terhadap intervensi atau perintah dari pihak mana pun yang tidak memiliki dasar hukum jelas.
“Kalau kita taati aturan, maka aturan itu akan menjagamu,” tegasnya.
Damar juga meminta para pelaksana PBJ jeli mengidentifikasi risiko sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan tuntas. Berbagai catatan atau temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semestinya menjadi bahan perbaikan agar kekeliruan serupa tidak terulang.
Terkait pemilihan penyedia jasa, Damar mengingatkan agar prosesnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kualitas hasil, bukan sekadar mencari penawaran termurah. Penyedia yang ditunjuk harus terbukti kompeten dan sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi serta tenggat waktu.
“Dalam undang-undang itu, tidak harus yang lebih rendah yang menang,” kata Damar, merujuk pada pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap calon penyedia.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Magelang, Kun Arsanti Dewi, menjelaskan sarasehan ini dirancang sebagai wadah bertukar pikiran dan menyelaraskan pemahaman antarpelaku pengadaan lintas daerah.
Uniknya, Kun mengibaratkan sinergi dalam PBJ seperti racikan “Nasi Goreng Magelangan” yang memadukan nasi dan mi menjadi hidangan selaras.
“Forum ini hadir untuk menyatukan beragam isi, pikiran, kompetensi, serta tantangan khas lintas daerah untuk melahirkan solusi hukum dan keselarasan tujuan yang solid,” tutur Kun.
Sarasehan ini diikuti delegasi dari wilayah eks-Karesidenan Kedu, Sukoharjo, hingga Salatiga. Diskusi menghadirkan konsultan PBJ dan ahli hukum pengadaan nasional, Khalid Mustafa, guna mengupas tuntas dokumen kontrak, prosedur pengadaan, hingga langkah pencegahan risiko hukum (fraud).
Melalui forum ini, Pemkot Magelang berharap tata kelola PBJ di daerah semakin profesional, akuntabel, dan transparan, sehingga anggaran belanja negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (prokompimkotamgl)